Bangli – Verifikasi APBD Bangli 2026 hingga awal Desember 2025 belum juga turun dari Pemerintah Provinsi Bali. Kondisi ini membuat penyusunan dokumen perencanaan anggaran belum dapat dimulai. Padahal, pemerintah daerah menargetkan seluruh proses APBD selesai pada akhir tahun dan dapat direalisasikan pada awal 2026.
Baca Juga: Keterbatasan Sumber Air Bangli Hambat Rencana Pencetakan Sawah Baru
Sekda Bangli yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), I Dewa Bagus Riana Putra, membenarkan bahwa hasil verifikasi masih belum diterima. Ia menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Gubernur Bali. “Sampai saat ini belum turun,” ujarnya, Kamis (4/12). Ia juga menegaskan bahwa tim provinsi bekerja sesuai mekanisme dan tidak bisa diganggu prosesnya.
Riana Putra menjelaskan bahwa TAPD akan segera memperbaiki APBD begitu verifikasi diterima. Menurutnya, proses perbaikan tidak memerlukan waktu lama karena hanya menyesuaikan poin-poin yang dikembalikan oleh provinsi. Setelah revisi selesai, TAPD akan kembali membahas rancangan tersebut bersama DPRD Bangli.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan Bangli Diprediksi Tembus 1,5 Juta pada Akhir 2025
Sebelumnya, setelah APBD 2026 disepakati oleh Dewan, pemerintah daerah langsung mengajukan dokumen tersebut kepada Gubernur untuk diverifikasi. Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika, mengonfirmasi bahwa eksekutif telah mengirimkan berkas tersebut sesuai prosedur.
Saat ini, DPRD masih menunggu TAPD untuk melanjutkan pembahasan, terutama terkait penyusunan dokumen perencanaan teknis. Suastika mengaku belum menerima informasi terbaru mengenai perkembangan verifikasi dari provinsi. Menurutnya, jika verifikasi sudah keluar, TAPD pasti segera menyampaikan hasilnya kepada Dewan agar pembahasan bisa dilanjutkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan APBD dapat langsung dilaksanakan pada awal tahun 2026, sehingga seluruh proses harus selesai lebih cepat.
Dengan demikian, keterlambatan Verifikasi APBD Bangli 2026 menjadi faktor utama yang menunda penyusunan dokumen anggaran, namun pemerintah daerah memastikan siap bergerak cepat begitu verifikasi diterima.
